PELALAWAN — Masyarakat Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT ADEI pada periode 2012 hingga 2022.
Sorotan masyarakat tersebut mengarah pada pengelolaan anggaran desa serta pemanfaatan dana CSR yang perlu ditelusuri secara menyeluruh. Warga meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Warga Minta Kejati Turun Tangan
Masyarakat berharap Kejati Riau bersama instansi berwenang melakukan penelusuran terhadap dokumen penggunaan ADD, laporan pertanggungjawaban anggaran, serta realisasi dana CSR PT ADEI selama periode yang dipersoalkan.
Warga juga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana korupsi, masyarakat mendesak agar proses hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
Desakan agar kepala desa ditangkap merupakan aspirasi masyarakat. Namun, penangkapan dan penetapan tersangka harus dilakukan oleh aparat berwenang berdasarkan prosedur hukum serta bukti yang memadai.
Audit dan Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Untuk memperjelas persoalan ini, Kejati Riau dan instansi pengawas terkait diharapkan menelusuri besaran anggaran ADD yang diterima, realisasi kegiatan, dokumen pengadaan, serta penggunaan dana CSR PT ADEI pada 2012–2022.
Klarifikasi dari pemerintah desa dan pihak perusahaan juga diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai penggunaan dana tersebut.
Hingga berita ini disusun, dugaan penyimpangan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat informasi terverifikasi mengenai hasil audit maupun status penyelidikan atau penyidikan perkara ini.
Lapor Pak Kejati Riau!
Masyarakat Desa Sungai Buluh berharap laporan dan aspirasi mereka mendapat perhatian serius. Penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk memastikan pengelolaan dana publik dan dana sosial perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terdapat penyimpangan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
