Pekanbaru, — Ketua Forum Wartawan Pendidikan Riau (Forwadik) mempertanyakan kesanggupan Pemprov Riau untuk membayar dana Bosda Afirmasi di sekolah-sekolah swasta yang saat ini digadang-gadang akan dialokasikan untuk 3.000 anak yang tidak terakomodir dalam SPMB SMA/SMK Negeri 2025.
Pasalnya, dana Bosda Afirmasi yang diluncurkan tahun lalu saja, 2024, yang mengakomodir 900an anak di 50 SMA/SMK swasta se Riau tidak terbayarkan hingga hari ini.
“Tahun lalu ada 900an anak yang ikut program Bosda Afirmasi ini. Tapi sampai hari ini belum dibayarkan ke sekolah-sekolah swasta itu. Ini ditambah lagi 3.000an. Lawak-lawak saja,” ungkap Ketua Forwadik Riau Munazlen Nazir.
Dikatakan wartawan senior ini, program Bosda Afirmasi ke sekolah-sekolah swasta itu adalah program pendidikan yang konsepnya bagus karena dapat membantu anak-anak kurang mampu untuk dapat melanjutkan sekolah meskipun di sekolah swasta.
“Program ini akan menanggung biaya mereka belajar di sekolah swasta, uang sekolah, kebutuhan sekolah, dan hal lainnya yang menyangkut pembiayaan, sehingga tidak membebani orangtuanya yang berekonomi menengah ke bawah. Tapi apa yang terjadi tahun lalu?” tambah wartawan yang berkomitmen di bidang pendidikan ini.
Pemprov Riau, melalui Dinas Pendidikan Riau harusnya sudah punya persiapan matang sebelum menggadang-gadangkan ini. Sudha punya anggarannya, dan tidak melakukan tunda bayar seperti tahun lalu yang sampai hari ini tidak dan belum dibayarkan.
“Jangan omdo, omong kosong, janji-janji, atau PHP lah pemerintah ini. Membodohi rakyat saja itu!” ungkapnya geram.
Bukan itu saja masalahnya, kata Ketua Forwadik Riau ini. Program Bosda Afirmasi ini juga tidak relevan utnuk penunjukan sekolah yang bisa bekerja sama dengan mereka.
“Tahun lalu ada 50 lebih sekolah swasta yang menandatangi kerjasama dengan Disdik Ria untuk ini. Tapi ada sekolah yang lokasi sekolahnya jauh sehingga anak juga kesulitan untuk transportasi, sehingga tidak lancar programnya,” tambahnya.
Selain itu, kata Ketua Forwadik Riau, pemilihan sekolah-sekolah yang akan dapat Bosda Afirmasi itu diduga karena adanya kedekatan dengan oknum di Disdik Riau. Padahal sekolah itu tidak layak untuk direkomendasikan sebagai sekolah yang bisa dapat Bosda Afirmasi.
“Kita menduga ada oknum di Disdik Riau yang bermain dalam hal ini,” katanya.
Untuk itu, Ketua Forwadik Riau ini mengingatkan Gubernur Riau dan jajaran hingga Disdik Riau untuk benar-benar melaksanakan program ini dengan benar dan tidak neko-neko. Karena ini program untuk masyarakat kurang mampu.
“Seharusnya sekolah yang dapat Bosda Afirmasi itu sekolah swasta yang kompeten, layak dan patut menjadi acuan. Jangan sekolah-sekolah yang tidak jelas dan tak terakreditasi dengan baik,” tambahnya.
Terakhir, Munazlen Nazir mengingatkan, ini program sosial, bukan saja anak-anak dari keluarga kurang mampu yang akan terbantu gratis sekolah, tapi juga ini untuk menuju terciptanya generasi penerus negeri ini yang akan jadi pemimpin di masa depan.*
