PEKANBARU – Menyambut pengesahan KPU Riau atas terpilihnya Abdul Wahid-SF Hariyanyo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru, Ketua Forwadik Riau langsung meminta Gubernur Riau Abdul Wahid untuk mengganti Plt Kadisdik Riau dengan orang yang lebih kompeten dan mengerti pendidikan sebagai Kadisdik nantinya.
Hal ini diungkapkan Ketua Forwadik Riau, Munazlen Nazir, Kamis malam 9 Januari 2025 kepada kawan-kawan media di Pekanbaru.
Dikatakan Munazlen Nazir, hampir empat bulan sejak ditinggalkan Plt Kadisdik Riau Roni Rahmad dan diganti Plt yang juga Sekretaris Disdik Riau Edi Risma Dinata, kondisi Disdik Riau semakin “parah”. Selain sulit dihubungi, Plt Kadisdik dan beberapa pejabat lain juga setali tiga uang.
” Padahal sudah di kirimi pesan WA, ditelepon, tetap tak ada respon. Sepertinya mamang tidak paham atau punya masalah sehingga takut berkomunikasi dengan wartawan,” ungkap Munazlen Nazir sambil memperlihatkan bukti telepon dan chatting WA dengan beberapa pejabat teras Disdik Riau yang tidak mendapatkan respon.
Selain itu, setiap ditanya, para pejabat itu mengaku “DL” atau sedang diluar. “Padahal untuk mengurusi pendidikan di Riau tidak saban waktu harus ke Jakarta, ke Jawa atau ke luar kota,” ungkapnya.
Selain itu, pemberitaan akhir-akhir ini tentang kondisi Disdik Riau termasuk makelar proyek yang viral di media sosial itu, telah banyak menyita antipati masyarakat.
“Soal DP proyek dan bukti tranferan bank itu yang viral di media sosial itu yang kita konfirmasi. Eh yang main dikonfirmasi tak angkat telepon meskipun sedang alam kondisi online. Padahal mereka tahu lho saya wartawan dan juga Ketua Forum Wartawan Pendidikan atau Forwadik Riau,” tambahnya.
Untuk itu, secara resmi, Forwadik Riau akan membuat petisi ke Gubernur Riau agar menempatkan orang atau pejabat di Disdik itu harus yang kompeten, memiliki instuisi sebagai pendidik, bermoral pendidik, memiliki kecakapan pendidik, mempunyai keahlian dalam pendidikan dan punya visi memajukan pendidikan Riau ke depan.
Ditambahkannya, dana APBD Riau untuk Disdik Riau adalah yang terbesar dari seluruh anggaran OPD sehingga diharapkan penggunaan hampir 21 persen APBD Riau itu memang untuk dunia pendidikan, bukan untuk pejabat di Disdik. Dan pejabat yang memimpin Disdik Raiu harusnya yang mengurusi semua hal menyangkut pendidikan Riau bukan hanya proyek RKB, atau proyek rehab kantor atau proyek PL dan Pokir Dewan saja.
“Alhamdulillah, tadi saya sudah sampaikan secara pribadi ke Pak Abdul Wahid. Nanti saya akan buatkan petisi yang jelas dan Kongres dan akan kita sampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” papar Pemred www.medialokal.co tersebut.
“Kami berharap dunia pendidikan dan mutu pendidikan di Riau ini bisa lebih baik. Bukan proyek saja yang diurusi, yang peningkatan mutu juga. Tapi jangan salah bukan dengan rapat-rapat yang nilai proteknya bisa puluhan hingga ratusan juta juga seh,” tutup wartawan senior Riau itu. (*)
