Sorotistananews.com, JAKARTA- Di tengah derasnya arus informasi dan kegaduhan media sosial, publik kembali dihadapkan pada satu isu yang sensitif sekaligus strategis: benarkah terdapat perjanjian yang memungkinkan pesawat militer asing melintas bebas di wilayah udara Indonesia?
Pertanyaan ini tidak sederhana. Ia bukan sekadar soal teknis penerbangan, melainkan menyentuh inti dari eksistensi negara itu sendiri—kedaulatan.
Dalam perspektif hukum internasional, prinsip kedaulatan udara adalah norma yang tidak dapat ditawar. Rezim International Civil Aviation Organization melalui Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Dengan demikian, tidak ada pesawat militer asing yang dapat melintas tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.
Artinya jelas: konsep “akses bebas tanpa batas” bukan hanya problematis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional.
Namun demikian, penting untuk memahami bahwa dalam dinamika hubungan antarnegara, termasuk antara Indonesia dan Amerika Serikat, kerja sama di bidang pertahanan merupakan hal yang lazim. Latihan militer bersama, pertukaran informasi strategis, hingga koordinasi keamanan kawasan adalah bagian dari praktik diplomasi modern.
Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai kemungkinan akses lintas udara bisa saja terjadi. Akan tetapi, pembahasan bukanlah persetujuan, dan terlebih lagi bukan penyerahan kedaulatan.
Di sinilah hukum nasional berfungsi sebagai garis batas yang tegas. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa setiap perjanjian yang menyangkut pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara harus melalui mekanisme konstitusional, termasuk persetujuan DPR. Tidak ada ruang bagi perjanjian yang mengikat negara secara diam-diam tanpa legitimasi hukum.
Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan secara tegas mensyaratkan bahwa setiap pesawat negara, khususnya pesawat militer, wajib memperoleh izin dari pemerintah Indonesia sebelum memasuki wilayah udara nasional. Ketentuan ini bukan sekadar administratif, melainkan manifestasi konkret dari kedaulatan negara.
Lalu, mengapa isu ini begitu cepat menyebar dan memicu kekhawatiran publik?
Kita hidup dalam era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada verifikasi. Potongan fakta yang belum utuh, dikombinasikan dengan narasi besar geopolitik global, sering kali melahirkan persepsi yang melampaui realitas. Dalam konteks ini, wacana yang masih berada pada tahap awal pembahasan dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai keputusan final.
Padahal, berdasarkan informasi yang berkembang, pembicaraan terkait akses lintas udara tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat. Negara tetap memegang kendali penuh atas setiap keputusan strategis yang menyangkut wilayahnya.
Bagi Indonesia, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan adalah sebuah keniscayaan. Politik luar negeri bebas aktif mengharuskan kita untuk tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan mana pun, sekaligus tetap membangun kerja sama yang konstruktif.
Kedaulatan tidak berarti menutup diri. Namun, kerja sama juga tidak boleh mengaburkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum dan konstitusi.
Di sinilah negara dituntut untuk bersikap tegas sekaligus bijak: membuka ruang dialog tanpa kehilangan kendali, menjalin kerja sama tanpa mengorbankan prinsip.
Pada akhirnya, isu overflight ini memberikan satu pelajaran penting: bahwa kedaulatan bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal persepsi dan kepercayaan publik.
Negara harus mampu menjaga keduanya.
Langit Indonesia bukan sekadar ruang udara—ia adalah simbol kedaulatan yang tidak boleh dinegosiasikan secara sembarangan. Ia harus dijaga dengan hukum, ditegakkan dengan kebijakan, dan dikawal dengan kesadaran kolektif seluruh bangsa.
Karena pada titik tertentu, mempertahankan kedaulatan bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab kita bersama.-**
AW+14+04+26.
