Sorotistananews.com, BOGOR— Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A., menegaskan bahwa wirausaha tidak akan berkembang tanpa adanya kepastian hukum, stabilitas politik, dan jaminan keamanan yang kuat dari negara.
Dalam paparannya, Adi Warman menekankan bahwa wirausaha bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari fondasi ketahanan nasional.
“Wirausaha tidak akan tumbuh dalam ketidakpastian. Kepastian hanya lahir dari politik yang stabil, hukum yang adil, serta keamanan yang terjamin,” ujarnya.
Menurut dia, dalam konteks negara hukum, jaminan terhadap dunia usaha pada hakikatnya adalah jaminan hukum itu sendiri. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha berisiko menghadapi tekanan, kriminalisasi, maupun ketidakjelasan regulasi.
Ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi pelindung, bukan ancaman.
“Hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jika hukum justru menakutkan pelaku usaha, maka investasi akan menurun, ekonomi melemah, dan kepercayaan publik akan terkikis,” kata Adi Warman.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya stabilitas politik sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang tidak konsisten dan perubahan arah politik yang cepat dinilai dapat mengganggu kepercayaan pelaku usaha.
Di sisi lain, aspek keamanan juga dinilai tak kalah penting. Menurut Adi Warman, keamanan berusaha tidak hanya terkait ancaman fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari praktik premanisme, tekanan oknum, hingga gangguan non-negara.
Negara, kata dia, harus hadir secara nyata untuk memastikan setiap pelaku usaha merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia usaha di Indonesia, seperti praktik korupsi, pungutan liar, mafia perizinan, serta ketidakpastian regulasi. Tantangan ini, menurutnya, merupakan persoalan lintas sektor yang menyangkut politik, hukum, dan keamanan sekaligus.
Untuk itu, ia mendorong penguatan ekosistem wirausaha yang berbasis pada kepastian hukum dan integritas. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.
“Negara yang kuat adalah negara yang hukum ditegakkan, politik dijalankan secara stabil, dan keamanan dijaga dengan tegas. Dalam kondisi itu, wirausaha akan tumbuh, ekonomi bangkit, dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Adi Warman secara resmi membuka Musyawarah Besar PKJB yang diharapkan menjadi momentum konsolidasi pengusaha dalam memperkuat peran ekonomi nasional berbasis komunitas.-**
AW+11+04+26.
