Sorotistananews.com, KENDARI- Tokoh pemuda Kapontori, Lasalimu, yang juga dikenal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPW. GN-PK) Sulawesi Tenggara, Arimusdi, S.Pd., SH., menyatakan agar 6.000 (enam ribu) lapangan kerja yang dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton Alvin-Syarif saat kampanye Pilkada, 2024-2025, segara diwujudkan.
Dalam keterangan Pers, Arimusdi menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Buton khusunya di Kecamatan Kapontori dan Lasalimu telah memberikan dukungan besar dan menjadi faktor kemenangan pada momentum pemilihan kepala daerah.
Kemenangan itu, kata Ketua DPW GNPK Sultra itu merupakan bentuk kepercayaan publik yang harus ditindak lanjuti dengan kerja nyata, bukan sekadar janji-janji politik.
Dikataknnya, secara khusus menyoroti sejumlah janji yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama penciptaan 6.000 lapangan kerja, pemberian santunan duka sebesar Rp. 3 juta bagi warga yang meninggal dunia, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Saat ini janji-janji itu mulai dipertanyakan realisasinya oleh masyarakat termasuk, progres implementasi dari janji itu semua. Ia menilai bahwa keterlambatan realisasi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, ujarnya.
6.000 lapangan kerja itu bukan sekadar angka, tapi harapan bagi generasi muda yang membutuhkan pekerjaan. Begitu juga dengan santunan duka, itu menyangkut kepedulian sosial pemerintah terhadap warganya. Jangan sampai ini diabaikan,” tegasnya.
Sebagai aktivis anti korupsi, Arimusdi mengingatkan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat. menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. GN-PK akan mengawal dan memastikan bahwa setiap janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politik,” pungkasnya.
Selain itu, Arimusdi turut menyoroti rencana hilirisasi aspal Buton yang saat ini dirancang akan dibangun di Karawang. Ia mempertanyakan arah kebijakan tersebut, mengingat potensi besar daerah penghasil aspal berada di wilayah Buton dan sekitarnya.
Menurutnya, pembangunan industri hilirisasi seharusnya diprioritaskan di daerah asal sumber daya guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Jika hilirisasi aspal Buton justru dibangun di luar daerah, maka ini menjadi ironi. Masyarakat lokal hanya menjadib penonton di tanah sendiri. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tutupnya.-**
