PEKANBARU — Kabar tidak enak berembus dari dunia pendidikan. Kali ini proyek rehab aula SMA Negeri 10 Pekanbaru yang menelan anggaran sampai Rp1,3 miliar bermasalah karena tidak sesuai dengan besarnya anggaran. Hampir tidak terlihat adanya rehab sama sekali. Selain itu proyek rehab ini disebut-sebut sebagai proyek Pokok Pikiran (Pokir, Red) anggota DPRD Riau yang sekarang anggota DPR RI dari Partai Golkar, Karmila Sari.
Berawal dari kecurigaan media akan proyek rehab aula SMA 10 Pekanbaru yang terdapat di daftar LPSE yang nilainya mencapai Rp1,3 miliar. Setelah ditelusuri, bahkan dalam waktu yang cukup panjang, akhirnya dugaan proyek itu dikerjakan asal-asalan semakin jelas.
Pertama, aula yang dimaksudkan tidaklah bangunan baru. Dan pekerjaan rehab itu tidak terlihat di lapangan. Selain itu PPTK yang bertanggung jawab atas proyek itu di Dinas Pendidikan Riau, Syafri Depi selalu berkilah bahwa proyek itu milik petinggi di Kejaksaan Tinggi Riau.
Selain itu, Syafri Depi juga mengungkapkan bahwa selain milik petinggi Kejati, proyek itu juga cangkokan Pokir salah seorang anggota DPRD Riau periode itu 2019-2024 yang sekarang anggota DPR RI, Karmila Sari.
Kepada tim media, Syafri Depi menjelaskan bahwa awalnya Disdik memiliki proyek rehab aula SMA 10 Pekanbaru dengan pagu Rp1 miliar. Kemudian karena ada proyek yang sama dari Pokir anggota dewan, proyek itu jadi Rp1,3 miliar.
Setelah ditelusuri lebih lanjut di lapangan, terlihat tidak ada rehab yang dimaksud. Selain bangunan terkesan apa adanya, tak ada penambahan dan juga perbaikan yang bisa menghabiskan dana satu miliar lebih.
Sementara itu, Karmila Sari yang dihubungi melalui WhatsApp tidak menjawab pertanyaan media. Tapi, kemudian ada wartawan yang mengubungi media dan menjelaskan bahwa proyek itu tidak ada sangkut pautnya dengan Karmila Sari karena Pokir mantan Sekretaris Komisi V DPRD Riau itu adanya rehab ruang belajar bukan aula.
Lucunya lagi, apapun pertanyaan wartawan, Karmila Sari meneruskan ke wartawan lain untuk menjawab. Seakan wartawan yang bertanya tidak penting dan tidak level anggota DPR RI untuk menjawabnya.
Bukan itu saja, untuk menelusuri tentang proyek ini, Syafri Depi juga menyuruh wartawan lain yang mengaku iparnya untuk menelepon salah seorang tim investigasi media tentang proyek ini. Pertanyaannya hanya apa tujuan proyek itu diungkit. Setelah dijawab bahwa tujuannya untuk memperjelas agar publik tahu dan bisa menilai, wartawan itu kemudian menyatakan mereka tidak sejalan dengan anggota tim investigasi dan memutuskan telepon.
Lain lagi sikap mantan Plt Kabid SMA Disdik Riau saat proyek itu berjalan, Alfira. Setelah Syafri Depi menyuruh wartawan berkomunikasi dengan Alfira, Alfira malah marah dan menuding hal lain. Namun, sampai hari ini Alfira masih enggan bertemu dengan wartawan dan selalu mengundur waktu dengan alasan masih di luar.
Plt Kadisdik Riau, Erisman Yahya yang dimintai tanggapannya tentang ini masih belum menjawab dengan jelas, karena hanya bahasa pening saja yang dikirim sebagai balasan WhatsApp media, sedangkan panggilan telepon tidak dijawab.*
