Sorotistananews.com, JAKARTA- Ketua Umum Asosiasi Kesthuri (Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia) sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba (ASR), mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengajuan praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Sidang perdana digelar Jumat 19 Juni 2026.
“Sidang pertama Jumat, 19 Juni 2026,” tulis laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dikutip Sabtu 13 Juni 2026.
Gugatan praperadilan didaftarkan Asrul Azis pada Rabu, 10 Juni 2026, dan teregistrasi dengan nomor perkara: 89/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Gugatan diajukan Asrul untuk melawan status tersangkanya.
“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka,” demikian keterangan pada SIPP.
Sebelumnya, tim penasihat hukum Asrul Azis Taba, menjelaskan bahwa permohonan praperadilan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanan kliennya.
Sebagai informasi bahwa tim kuasa hukum Asrul Azis Taba mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juni 2026.
Permohonan itu didaftarkan kurang dari 24 jam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Asrul.
Praperadilan diajukan oleh Rhama Rizky Vianto, S.H., M.H., Delvin Akbar, S.H., M.H., dan Noval Gemilang Ramadhan, S.H., M.H., advokat dari Kantor Advokat Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A. Mereka bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/AW/VI/2026 tanggal 8 Juni 2026.
“Kurang dari 24 jam setelah KPK melakukan upaya paksa terhadap klien kami, kami mendaftarkan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata tim kuasa hukum Asrul, Delvin Akbar.
Dalam kesempatan tersebut, Delvin menyatakan praperadilan itu diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan KPK dalam menetapkan Asrul sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
“Permohonan ini bukan untuk menilai pokok perkara, melainkan untuk menguji legalitas tindakan upaya paksa”, jelas Delvin.
Adapun penetapan tersangka yang dipersoalkan merujuk pada Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 524 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 tentang Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/180/Dik.00/23/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.
Sementara itu, penahanan yang dipersoalkan merujuk pada Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han/54/DIK.01.03/01/06/2026 tanggal 8 Juni 2026.
Menurut kami selaku tim kuasa hukum lanjut Delvin, ada sejumlah persoalan prosedural yang menjadi dasar permohonan praperadilan. Salah satunya, Asrul disebut tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dari KPK.
“Klien kami tidak pernah menerima SPDP dari KPK. Padahal, SPDP penting agar seseorang mengetahui sejak awal adanya proses penyidikan dan dapat mempersiapkan hak-hak hukumnya,” tegas Delvin.
Kami menilai ungkap Delvin, tidak diterimanya SPDP menjadi persoalan mendasar karena berkaitan dengan transparansi penyidikan, kepastian hukum, dan hak tersangka untuk mempersiapkan pembelaan sejak awal.
“Kami tim kuasa hukum menyatakan apabila KPK mendalilkan telah mengirim SPDP, hal itu harus dibuktikan di persidangan praperadilan”, tuturnya
Selain soal SPDP, tim kuasa hukum juga mempersoalkan dasar penetapan tersangka. Mereka meminta hakim praperadilan menguji apakah sebelum Asrul ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah, relevan, dan telah ada sebelum penetapan tersangka dilakukan.
“Alat bukti tidak cukup hanya menerangkan adanya dugaan peristiwa pidana secara umum. Alat bukti harus secara spesifik mengarah pada dugaan peran konkret klien kami,” ujarnya
Dalam permohonannya, tim kuasa hukum juga menyatakan Asrul tidak pernah dipanggil dan diperiksa secara patut sebagai saksi maupun calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Menurut mereka, kondisi itu membuat Asrul tidak mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas dugaan yang dialamatkan kepadanya.
Kami tim kuasa hukum juga menyoroti waktu penerbitan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka. Berdasarkan dokumen yang diketahui pihak Asrul, Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/22/Dik.00/01/03/2026 diterbitkan pada 30 Maret 2026. Pada tanggal yang sama, KPK juga menerbitkan surat keputusan penetapan tersangka terhadap Asrul.
Fakta tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu diuji karena menimbulkan pertanyaan apakah proses penyidikan telah berjalan secara objektif dan memadai sebelum penetapan tersangka dilakukan.
“Penyidikan seharusnya merupakan proses mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jika sprindik dan penetapan tersangka terbit pada tanggal yang sama, sementara klien kami tidak menerima SPDP dan tidak diperiksa sebelumnya, patut dipertanyakan apakah proses itu telah memenuhi prinsip kehati-hatian,” jelasnya.
Kami juga lanjut Delvin, mempersoalkan aspek formil surat penetapan tersangka. Dalam permohonan praperadilan, mereka menyebut Asrul hanya menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka, namun tidak menerima salinan surat penetapan tersangka yang dinilai memenuhi syarat formil.
Karena menurut tim kuasa hukum, surat penetapan tersangka seharusnya memuat identitas tersangka, uraian singkat perkara, dan hak-hak tersangka. Mereka menilai surat pemberitahuan penetapan tersangka tidak dapat menggantikan kewajiban penyidik untuk menerbitkan dan memberitahukan surat penetapan tersangka secara patut.
Terkait penahanan, tim kuasa hukum menilai tindakan itu tidak boleh dilakukan secara otomatis hanya karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan, kata mereka, harus didasarkan pada alasan yang objektif, konkret, terukur, dan proporsional.
“Klien kami pak Asrul selama ini kooperatif, memiliki alamat jelas, tidak pernah melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak menghambat pemeriksaan, dan tidak mempengaruhi saksi”, ucap Delvin.
Faktor usia dan kesehatan Asrul juga menjadi salah satu alasan yang diajukan. Asrul lahir pada Juli 1949, sehingga saat penahanan dilakukan ia berusia 76 tahun dan akan genap 77 tahun pada Juli 2026. Tim kuasa hukum menilai usia lanjut dan kondisi kesehatan kliennya seharusnya menjadi pertimbangan dalam menilai proporsionalitas penahanan.
Dalam petitumnya, Asrul melalui tim kuasa hukumnya meminta hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah, tidak berdasarkan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mereka juga meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersumber langsung dari penetapan tersangka dinyatakan tidak sah sepanjang berkaitan dengan status Asrul sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Selain itu, tim kuasa hukum meminta hakim menyatakan penahanan terhadap Asrul tidak sah serta memerintahkan KPK segera mengeluarkan Asrul dari tahanan sejak putusan praperadilan diucapkan. Mereka juga meminta hak, kedudukan, harkat, dan martabat Asrul dipulihkan.
“Praperadilan ini adalah mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan upaya paksa. Kami percaya pengadilan akan memeriksa permohonan ini secara objektif, independen, dan adil,” ujar Delvin
Tim kuasa hukum ungkap Delvin, menyatakan tetap menghormati kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, mereka menegaskan penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai hukum acara, prinsip due process of law, dan asas praduga tidak bersalah.
Untuk diketahui bahwa
KPK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap Asrul. Penahanan Asrul dibarengi dengan penahanan satu tersangka lainnya, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM).
“Tersangka ISM dan ASR ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 sampai 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik Ahmad Husein dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/6).
Kedua tersangka bersama pihak Kementerian Agama diduga mengatur kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour dan NRA Grup atau Asosiasi Kesthuri. Sehingga, travel-travel itu bisa menawarkan kuota haji tambahan dengan skema percepatan atau tanpa antrean.
“Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 27,8 miliar,” sebutnya.
Dalam kasus korupsi kuota haji ini, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Mereka ialah:
1. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ)
2. Eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA)
3. Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM)
4. Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).-**
